tugas pol pp. memahami dasar-dasar ilmu komunikasi; 4. tugas pol pp

12. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. satpolpplamteng46@gmail. SATUAN. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Batam No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 S2 6 - 6 2 S1. Setiap tanggal 8 September diperingati Hari Pamong Praja. KOMPAS. Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP. KOMPAS. Diposkan Oleh:admin. kontinuitas. Si Pembina (IV/a) NIP. Website Satpol PP Provinsi Lampung. Sehingga ‘benang merah’ antara visi, misi daerah Kabupaten Kuningan dengan tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan garapan bidang tugas Satpol PP Kabupatenmembagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan. Map Lokasi. 4. Untuk meningkatkan kapasitas Sumber. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS SATUANKATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Sos. mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Kerja Polisi Pamong Praja, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Berita Terbaru . belum memadai (masih banyak anggota Pol PP yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas) 4) Laporan pelaksanaan tugas Satpol PP masih bersifat proses (misal pelaksanaan patroli) tanpa ukuran kinerja output-outcome 5) Satpol PP pasif, bekerja menunggu penugasan 6) Sarpras operasinal tugas dan fungsi pol pp terbatas 7) Masih. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam penyelenggaraan kebijakan penegakan Perda. tegas; c. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 yang menyebutkan Satpol PP mempunyai. PP Prov. Harus menyelenggarakan ketertiban umum dan. SASARAN. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; e. 14 Sep 2023 03:49; Satpol PP Kecamatan Mampang Monitoring Penempelan Stiker. Berkenaan dengan struktur organisasi Satpol PP, ditetapkan dalam peraturan harus dicapai oleh Pol PP untuk pembinaan karir yang bersangkutan. Jl. Mari kita semangat bekerja jaga Batam agar aman dan kondusif,” ujarnya. TTS, 2010:3). Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. Landasan Hukum 1. memahami dasar-dasar ilmu komunikasi; 4. Jumat, 24 Juni 2022 08:47 WIB. Sekretaris membawahi 3 Subbagian : 1. Satpol PP merupakan instansi yang ada di daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,. Nama Jabatan : Petugas PPNS 2. Sekilas, mereka terlihat mempunyai tugas dan wewenang yang sama, padahal kedua instansi ini jauh berbeda. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. 72, TLN NO. Eselon I, II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat. 4 Tahun 2012 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan (Satuan Polisi Pamong Praja Kab. JAKARTA - Dalam kegiatan penertiban masyarakat, kita mengenal kehadiran Satpol PP dan polisi. Bahkan, di beberapa daerah gaji satpol PP bisa mencapai Rp50 juta. Rancangan RPJMD Teknokratik Kota Medan Tahun 2021-2024; 24. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Kepala Subbagian Program mempunyai tugas menyusun program kerja Sat Pol PP, Monitoring, evaluasi. Rakor Sinergitas Tugas Fungsi Satpol PP Dan Linmas. i. Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi: a. Hal ini paralel dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor. Khususnya terkait menegakkan peraturan. 2. go. menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan. Uraian fungsi dan tanggung jawab pegawai pada kantorSatuan Polisi Pamong Praja kota Makassar berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut : 1). “Mereka akan bertugas diberbagai. Dijelaskan bahwa pada Pasal 18 Ayat 1, setiap kedatangan penduduk non permanen dengan tujuan menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, bekerja,. DASAR HUKUM 1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satpol PP Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. 000. Bagian Kedua Kepala Satpol PP Pasal 6 Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Satpol PP. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan. 2. Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Di Indone s ia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; b. Secara lebih spesifik hal ini tertuang. Direktorat Pol PP dan Linmas memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di dalam menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah. . STRUKTUR ORGANISASI . Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan. maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan. Peranan anggota satpol PP dalam organisasi sangat penting. Tujuan dan Fungsi Satpol PP :. LAMPE, S. 2 Mengingat : 1. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut. Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan. Menegakkan Perda dan Perkada; 2. By Satpol PP Kalteng 31 Agustus 2018 Tidak ada Komentar. Benturan pada tugas-tugas polisional tersebut akan terus terjadi sepanjang rekrutmen, pembinaan karier serta pendidikan Satpol PP tidak pernah ada Standarisasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi : a. 1. j. dengan yang dikehendaki perusahaan/instansi, maka haruslah dipahami motivasi. Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan. 4. 2. Kasatpol PP DKI Jakarta Hadiri Kolaborasi Olahraga Satpol PP Goes To School. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan. 8 (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. 1. Tugas pokok dan fungsi Satpol PP. PPID. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris. membantu tugas-tugas Satpol PP dibidang keamanan, ketentraman,dan ketertiban masyarakat serta fungsi koordinasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol. (2) Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Satpol PP merupakan perangkat derah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan. Tugas Unit dan Tata Kerja Sat Pol PP sebagai berikut : Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Benturan dengan polisi juga lebih karena ada singgungan. Pasal 19 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkanMengetahui peran Satuan Polisi Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pamong Praja dalam penyelenggaraan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP ketertiban umum dan ketentraman menjelaskan tugas Satpol PP diantaranya; a) 832 | Lasahido, Adibah Amintasria, et. Kegiatan rapat pada hari ini bertujuan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. 2. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP; b. Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Sejak secara resmi diperkenalkan pada HUT Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Satlinmas bulan Maret lalu, sebanyak 27. Namun dalam pelaksanaannya, tugas Satpol PP sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi. Menegakkan Perda dan Perkada; 2. . (4) Kepala UP Sat. Kepala satuan. Polisi Pamong Praja disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. tersebut, eksistensi atau peranan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai arah dan tujuannya, sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satpol PP. 1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan. di bidang tugas Pol PP; dan c. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Hal ini dikarenakan organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan melalui Perda. Polisi PP untuk lebih dapat memahami isi setiap Perda turut serta mengimplementasikannya di lapangan, karena dapat dipastikan tugas Polisi PP akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah personil pelaksana teknis tugas operasional Satpol PP yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokok dan fungsinya. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang perlindungan masyarakat Fungsi : a. TUGAS POKOK Melaksanakan pen. SATPOL PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. pengarah : Sekretaris Daerah; c. Mengenal Tugas dan Wewenang Sat Pol PP di Sikka, Ferdi: Bukan Masuh Masyarakat Ferdindus Lepe menjelaskan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peranan penting dalam pemerintahan. 6. memiliki pengetahuan tentang tugas-tugas pokok khususnya Pol PP dan Pemerintah Daerah umumnya; 2. Sedang Online : 5. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung apa tugas pokok dan fungsi Satpol PP, apakah sama dengan polisi atau berbeda. perubahannya di lingkungan Satpol PP dan i. Blora-Cepu Km. Perpem tersebut menyatakan bahwa tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Kepala Subbagian Program mempunyai tugas menyusun program kerja Sat Pol PP, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, untuk melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Program menyelenggarakan fungsi: Pengumpulan bahan-bahan / materi serta Peraturan Perundang-Undangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; C. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda danTotal Kunjungan : 411584. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. pembina : Gubernur; b. 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut PP ini, dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP secara nasional, Menteri menyelenggarakan. Pp Dengan Kepolisian Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Kabupaten. 7. Pakaian dinas yang dipakai anggota satpol PP dalam tugas negaranya memiliki karakteristik khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Satpol PP yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugas dan. Mitra praja yang berbahagia, mari kami ajak anda untuk mengenal tentang personil Satpol PP yang satu ini ialah para personil yang selalu hadir menjadi contoh rekan-rekannya, dia adalah Petugas Tindak Internal(PTI) Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan operasional Satpol PP dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan kepegawaian. I (III/d) dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. 5. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri atas: a. Dalam menjalankan peran tersebut, Satpol PP harus paham dan mengerti akan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya. SEKRETARIAT. - 5 - BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA. Menteri selaku pembina Jabatan Fungsional Pol PP yang mempunyai tugas antara lain menyusun pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pol PP melalui tata cara penghitungan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional di kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat. Hal itu membuat Satpol PP berada di antara sikap tegas, tapi tak boleh mengabaikan sisi humanis (m anusiawi). Penutup Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, maka perlu dipahami bahwa setiap anggota Pol PP harus dikembangkan kompetensinya agar bisa memperoleh kinerja yang tinggi. Kegiatan operasional Satpol PP dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Pol PP lainnya. Karena itu untuk sekarang kewenangan berada di Satpol PP dalam hal penegakkan Perda yang mengatur. Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi: a. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat. 2. 32 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Pol PP Pasal 5, PP No. Sebagai pedoman kinerja Satpol PP. 40 JURNAL KONSTITUEN Vol. Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG 2. Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan. Materi SKB Satpol PP : TINDAKAN NON YUSTISI Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (“Perda”) dan Peraturan Kepala Derah (“Perkada”), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 2018. B, 11.